Detail Berita

Sentilan Dewan Terahadap Penyelesaian Kasus Tambang di Kaltim

Kamis, 27 Juni 2019 | Oleh: Humas DPRD Prov
Sentilan Dewan Terahadap Penyelesaian Kasus Tambang di Kaltim

SAMARINDA. Persoalan tambang di Kaltim seperti tidak ada ujung pangkalnya. Terakhir, kasus tewasnya anak di lubang tambang kembali terjadi beberapa waktu lalu. Ini menambah catatan buruk pertambangan di Kaltim. Menaggapi hal itu, sejumlah Anggota DPRD Kaltim angkat bicara.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengatakan, dewan telah membentuk pansus terkait penanganan korban tambang. DPRD Kaltim juga sudah membuat rekomendasi, salah satunya merekomendasikan agar perusahaan tambang menjaga supaya tidak menimbulkan korban.

“Perusahaan harusnya memberikan pengawasan dan pengamanan yang serius. Itu sudah kita buatkan regulasinya. Kalau masih melanggar juga, berarti pihak perusahaan lalai dan harus bertanggungjawab,” ujarnya.

Ia mengaku turut berduka dan menyesalkan kembali terjadinya korban di bekas lubang tambang. Menurut Samsun, itu merupakan kelalaian dari perusahaan karena rekomendasi pansus yang telah dibentuk dewan tidak dijalankan. “Berarti lalai mereka (pihak perusahaan). Dalam regulasi pertambangan juga disebutkan sanksi-sanksi tegas. Mulai dari sanksi ringan, sampai pencabutan izin kan,” terang Politikus PDI Perjuangan ini.

Tindaklanjut dari kejadian tersebut, Anggota DPRD Kaltim asal Samboja ini memberikan kesempatan kepada instansi terkait untuk memanggil, menginvestigasi, menyimpulkan dan memutuskan sanksi apa yang dikenakan. “Ini tidak boleh dibiarkan, harus segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait,” ucapnya.

Menurut Samsun, dasar tindakan bagi perusahaan tambang yang melanggar sudah diatur jelas dalam undang-undang. “Tinggal instansi atau pihak yang terkait harus menegakkan aturan itu. Jangan menunggu diingatkan oleh dewan, jangan juga menunggu dibentuk pansus dulu baru ada tindakan,” sebut dia

Hal senada disampaikan salah satu Anggota Komisi III DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. Ia menyesalkan statmen dari Kepala Dinas ESDM Kaltim yang menyalahkan orang tua korban. “Saya ingatkan, tidak boleh kita menyalahkan orang tuanya korban. Harusnya bapak itu (Kepala Dinsa ESDM Kaltim) bersimpati dan berduka bersama,” ujarnya. “Jangan seolah-olah, oh ini kan anak kecil, yang punya tanggungjawab kan orang tua. Tidak boleh begitu,” sambung Bahar, sapaan akrabnya.

Menurut mantan aktivis tambang ini, ada dua yang harus dipahami oleh Dinas ESDM terhadap tambang yang ada di Kaltim. Pertama tentang Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-undang Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009.

“Yang harus diperhatikan, apakah tambang ini melanggar di dua undang-undang ini. Kalau pertambangan melanggar, itu lah yang harus dibaca lagi Undang-undang 23 Tentang Kewenangan Pemda. Kewenangan Dinas ESDM itu di mana? Itu ditegakkan,” jelas Bahar.

Terkait dengan kasus tewasnya anak di lubang tambang, Bahar dengan tegas mengatakan itu adalah pelanggaran, karena lubang tambang yang menjadi lokasi tewasnya anak di luabng tamabng tidak direklamasi. “Ada tidak bukti tifak, bahwa lubang itu telah direklamasi. Silahkan dibuka ke publik datanya,” kata dia.

Kedua, Bahar meminta kepada Dinas ESDM mengidentifikasi semua lubang-lubang tambang yang ada di Kaltim. Lubang-lubang tambang yang belum direklamasi lanjut dia, baik yang belum ditinggal pemiliknya ataupun yang sudah ditinggal pemiliknya harus diminta paksa untuk menutupnya kembali.

“Kita tidak bicara Jaminan Reklamasi (Jamrek). Jamrek itu hanya menjadi salah satu syarat bagi penambang untuk mendapatkan IUP. Bukan menghilangkan kewajiban panambang untuk menutup lubang tambangnya,” pungkas Politikus PAN ini. (adv/hms6)