Detail Berita

Soal PPDB 2019, Disdikbud Sebut Tak Ada Persoalan Serius

Kamis, 13 Juni 2019 | Oleh: Humas DPRD Prov
Soal PPDB 2019, Disdikbud Sebut Tak Ada Persoalan Serius

Rapat Komisi IV DPRD Kaltim dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim terkait penerimaan peserta didik baru siswa SMA/SMK sederajat, Rabu (12/6).

SAMARINDA. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim  Jhoni Topan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tahun 2019 pada SMA/SMK sederajat tak ada masalah yang cukup berarti. Pasalnya, setiap tahun pihaknya terus melakukan upaya perbaikan.

Ia mencontohkan, seperti berdasarkan evaluasi ombudsman dan lainnya yang memberikan penilaian baik. kendati demikian pihaknya mengakui bahwa tahun lalu pelaksanaan PPDB sempat tertunda dikarenakan ada kesalahan IT akan tetapi segera dapat diselesaikan.

Menurutnya, dalam pelaksanaan PPDB pemerintah mengacu kepada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2018 tentang  Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

 

“Jalur penerimaan cuma tiga, yaitu jalur zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua. Tahun ini lebih transparan  lagi karena hasil akan ditayangkan sehingga masyarakat bisa mengecek juga di online,” ucap Jhoni pada rapat Komisi IV DPRD Kaltim dengan Disdikbud Kaltim, Rabu (12/6).

Dia menambahkan, berbeda dengan tahun sebelumnya pada PPDB kali ini penggunaan surat keterangan miskin sudah tak diperkenankan lagi. Akan tetapi warga kurang mampu bisa menggunakan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Pra Sejahtera sebagai salah satu persyaratan.

 

Tak hanya itu, transparansi kuota siswa baru juga wajib dibuka ke publik karena sekolah wajib membuka berapa kebutuhan murid dan berapa yang sudah dinyatakan memenuhi syarat dan di update secara berkala . "Tidak ada blank spot, tidak boleh ada anak yang tidak sekolah karena tak dapat zonasi. Jadi sekolah bisa saling berkomunikasi dari yang negeri hingga ke swasta," tutur Jhoni pada rapat yang dipimpin Rusman Ya’qub dan dihadiri Abdurahman Alhasi, Nixon Butar-Butar, Siti Qomariah, dan Syarifah Fatimah Alaydrus.

 

Diakui Jhoni, memang belum meratanya infrastruktur sekolah menjadi perhatian, untuk itu pihaknya, mengupayakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah-sekolah termasuk penambahan ruang kelas.

Untuk tahapannya sendiri, pihaknya menyebut PPDB dimulai dari pra pendaftaran 24-28 Juni, pendaftaran 1-5 Juli, dan pengumuman 8 Juli 2019. SMA terbagi tiga zona di Samarinda, yakni zona satu SMA 2, SMA 9, SMA 10, SMA 11,SMA 12 dan SMA 13. Zona dua SMA 1,SMA 3, SMA 8, SMA 14 dan SMA 16. Zona tiga mencangkup seluruh Samarinda seberang.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub menuturkan pertemuan ini di maksudkan untuk mengontrol pelaksanaan PBDB tahun ini agar lancar dan meminimalisir persoalan seperti yang terjadi ditahun-tahun sebelumnya.

Pasalnya, pada setiap PPDB komisi IV banyak mendapat laporan dari masyarakat khususnya para orang tua tentang sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru setiap tahunnya selalu menimbulkan persoalan karena para orangtua kesulitan dalam menyekolahkan anaknya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada Disdikbud khususnya tim PPDB Kaltim untuk melakukan evaluasi zonasi wilayah mengingat mengantisipasi kemungkinan adanya kesalahan teknis. “Masih ada yang mengeluhkan bahwa ditolak disuatu sekolah padahal letaknya dekat dengan tempat tinggal mereka, ini jangan sampai terjadi lagi,” sebutnya.(adv/hms4)