Detail Berita

Nixson Minta Pengambil Kebijakan Duduk Satu Meja

Kamis, 13 Juni 2019 | Oleh: Humas DPRD Prov
Nixson Minta Pengambil Kebijakan Duduk Satu Meja

SAMARINDA. Banjir yang melanda sejumlah daerah di Kaltim seperti di Kabupaten Kukar, Kota Balikpapan dan terkhusus di Samarinda, mendapat perhatian serius sejumlah pihak, tak terkecuali Anggota DPRD Kaltim Nixson Butar Butar.

Menurut pria yang akrab disapa Nixson ini, banjir yang terjadi beberapa hari terakhir berdampak buruk terhadap aktivitas keseharian warga, seperti turunnya produktifitas, kegiatan perekonomi, kesehatan dan terganggunya aktivitas bandara. “Kerugian dari segi ekonomi yang dihadapi korban banjir tentu bukan sedikit. Sperti perbotan rumah dari kursi, lemari, tempat tidur hingga peralatan elektronik menjadi korban,” ujarnya.

Dirinya pun meminta para pengambil kebijakan baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, bersama dengan DPRD, instansi terkait, Para Ahli, dan Pakar duduk satu meja untuk  mengevaluasi secara menyeluruh  perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan banjir.

“Penggelontoran dana melalui APBD yang sudah direalisasi berkali-kali juga perlu dievaluasi, apakah sasaran pencapaiannya selama ini sudah tepat mutu dan tepat fungsi? Jangan sampai ratusan miliar sudah diserap tapi masalah belum juga teratasi,” kata Nixson.

Karena itu lanjut dia, program pencegahan dan penanggulangan banjir yang selama ini telah dilaksanakan harus benar-benar diseriusi. “Pemerintah kota dan provinsi harus makin serius menangani banjir ini melalui kerjasama terbaik,” sebutnya.

Normalisasi Daerah Airan Sungai (DAS) Karang Mumus, pelebaran parit, pengerukan Sungai Karang Mumus (SKM), perbaikan saluran air lingkungan, relokasi rumah-rumah dibantaran SKM sebut Politikus Hanuran ini harus kembali didorong.

Menurut dia, menyelesaikan masalah banjir khususnya di Samarinda tidak bisa ditangani hanya dengan obsesi dan teori. Tidak cukup hanya dilakukan oleh Pemerintah apakah Kota Samarinda maupun Provinsi. “Namun juga keterlibatan masyarakat khususnya warga yang ada di daerah-daerah sasaran penanggulangan banjir. Jangan sampai anggaran sudah dialokasi namun warga keberatan untuk direlokasi dan dibebaskan, sehingga dana yang seyogyanya untuk pembayaran ganti rugi tidak dapat terserap baik. Pada akhirnya, rakyat sekarang dirugikan dengan banjir ini,” jelas Anggota Komisi IV ini.

Komitmen penanggulangan banjir di Samarinda sebut dia, jangan juga hanya sebagai visi misi lima tahunan para Calon Eksekutif. “Dibutuhkan terobosan berani para pemimpin demi kesejahteraan rakyat sehingga pemerintah kota dan provinsi benar-benar hadir memberikan kenyamanan bahwa Samarinda kedepan kota layak huni yang aman, nyaman dan teduh,” tutup Nixson. (adv/hms6)