Detail Berita

DPRD Kaltim Terima Kunjungan DPRD Sulawesi Utara

Rabu, 12 Juni 2019 | Oleh: Humas DPRD Prov
DPRD Kaltim Terima Kunjungan DPRD Sulawesi Utara

SHARING : Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadan (paling kanan) mendampingi Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun saat menerima kunjungan kerja Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, Selasa (11/6).

SAMARINDA. Dalam rangka koordinasi dan sharing terkait mekanisme pertanggung jawaban APBD, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bertandang ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (11/6) kemarin.

Adapun kedatangan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulut tersebut, diterima langsung oleh Ketua DPRD
Kaltim HM Syahrun beserta Seretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadan, di ruang kerja Ketua DPRD
Kaltim, Gedung D, Lantai 2.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menyampaikan, maksud dan tujuan ke DPRD Kaltim dalam rangka
tukar fikiran terkait singkroniasai PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang
diterbitkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan mekanisme
pertanggung jawaban APBD.

“Adanya PP baru ini, DPRD dituntut untuk bagaimana penerapan regulasi tersebut. Jadi, kami ke sini
(DPRD Kaltim) coba menyinkronkan bagaimana menerapkan PP baru tersebut. Maksudnya, supaya kita
bisa sama dalam menerapkan PP yang baru tersebut,” terang Andrei.

Selain sharing mengenai PP nomor 12 tahun 2019, Politikus PDI Perjuangan ini juga berdiskusi tentang
perda pertambangan yang sudah lebih dulu diterapkan di Kalatim. “Saat ini, kami di DPRD Sulut
sementara sedang membahas raperda pertambangan. Karena di Kaltim sudah ada perdanya, makanya
kami sekaligus meminta masukan dan saran sebagai tambahan bahan raperda,” terang Andrei
didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut, Stefanus Vreeke Runtu.

Usai menerima kunjungan DPRD Sulut, Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun menyampaikan apresiasi kepada
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulut yang telah melakukan sharing sekaligus silaturrahmi ke DPRD Kaltim.
“Kunjungan DPRD Sulut ini, selain melaksanakan tugas kedewanan, sekaligus sebagai bentuk
silaturrahmi. Apa yang telah didiskusikan sangat bermanfaat,” sebut dia.

Dikatakan dia, terkait dengan pertanggungjawabn APBD. Beberapa hal dalam pembahasan harus
dirumuskan bersama-sama. Pertama tindaklanjut temuan atas hasil pemeriksaan BPK, kedua
penganggaran program dan kegiatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peruntukannya,
dan ketiga peningkatan pendapatan asli daerah dan penyelesaian piutang. “Ketiga hal tersebut harus
dicermati bersama demi kemajuan daerah,” jelas Syahrun. (adv/hms6/hms4)