Detail Berita

Raperda Penyelenggaraan Kearsipan Disahkan

Jum'at, 15 Maret 2019 | Oleh: Humas DPRD Prov
Raperda Penyelenggaraan Kearsipan Disahkan

DISAHKAN: Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Rita Artaty Barito saat menyampaikan laporan akhir kerja pansus yang dipimpinnya dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kaltim, Rabu (13/3)

SAMARINDA.  Melalui Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kaltim, yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur disahkan, Rabu (13/3).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahas Raperda Penyelenggaraan Kearsiapan Rita Artaty Barito saat menyampaikan laporan akhir kerja pansusnya mengatakan dasar pertimbangan dirancangnya raperda ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Salah satu bentuknya adalah dengan menunjukkan tanggungjawab dalam penciptaan, pengelolaan dan pelaporan yang tercipta dari kegiatan kearsipan.

Keberadaan raperda ini juga dapat menjadi nilai tambah berupa landasan hukum yang jelas kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan.

“Dengan disususnnya Raperda Penyenggaraan Kearsiapan merupakan momentum paling tepat untuk melakukan kegiatan sadar arsip, dimana kita harus tau dan paham bagaimana cara membuat, menyimpan sampai dengan pemusnahan arsip,” ucap Rita.

Selain itu, dalam raperda ini ada beberapa hal yang menjadi poin utama, seperti penambahan proses perencanaan, dimana diharapkan dalam proses kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat direncakan sedari awal.  Hal itu dimaksudkan agar dapat terintegrasi dengan RPJMD Provinsi Kaltim sekarang ini.

Kemudian hal penting lainnya adalah  sarana dan prasarana, pembinaan, organisasi yang mewadahi arsiparis serta kerjasama dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Kaltim.

“Dalam raperda ini juga kami cantumkan kerjasama dimana hal tersebut dapat menjadi pintu gerbang dalam upaya penghasilan pendapatan asli daerah, yang tentu saja perlu bersinergi dalam Perda Retribusi Provinsi Kaltim,” ungkap Rita.

Sebelum disahkan, sesuai dengan tugas yang diamanatkan pansus dalam proses pembahasan raperda telah dilakukan beberapa pembahasan dengan pihak-pihak terkait, juga melakukan konsultasi sebagai upaya penyempurnaan isi draf raperda tersebut. (hms3)