Detail Berita

Dewan Dukung Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Rabu, 13 Maret 2019 | Oleh: Humas DPRD Prov
Dewan Dukung Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Samarinda – Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun mengapresiasi Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dimotori oleh Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur, Senin (4/3/2019).

“Semoga dengan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ini dapat menjadi pengikat dan pedoman bagi kita semua dalam melaksanakan tugas,” kata Syahrun.

Pembangunan WBK dan WBBM sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 dan Keputusan Ketua MA Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI.

“Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, mengenai pemasangan pembangunan zona integritas merupakan bentuk komitmen lembaga peradilan di Indonesia menciptakan peradilan yang bersih dari, terutama pada aparat sendiri,” ungkapnya.

Dari itu DPRD Kaltim mendukung penuh dan komitmen untuk turut dalam menegakkan keadilan, sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Kami pun di dewan akan terus berupaya meningkatkan integritas performa dan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi kami ini sebagai wakil rakyat,” tegasnya Alung, sapaan akrabnya.

Namun hal itu takkan berjalan maksimal tanpa dukungan dari semua pihak, tidak terkecuali dari masyarakat luas melalui sektor pengawasan. “Tentunya dukungan dan pengawasan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam program ini, sehingga implementasi program ini dapat berjalan baik dan maksimal,” sebut dia.

Keberhasilan pembangunan zona integritas, menurut Alung ditentukan dari kapasitas dan kualitas integritas masing-masing pegawai atau individu. Karenanya, para ASN yang ada di Kaltim harus memiliki tanggungjawab untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. “Hal ini relevan dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh jajaran pemerintah daerah,” ujarnya.

Alung menerangkan, zona integritas itu sendiri merupakan predikat yang disematkan kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui proses reformasi birokrasi. “Khususnya dalam upaya pencegahan dan menangkal praktek korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” sebutnya.

Dalam upayanya meningkatkan tata kelola pemerintahan, dirinya menilai, idak hanya Pengadilan Tinggi Kaltim yang perlu melakukan reformasi birokrasi. Tapi juga seluruh intasnsi yang ada. Agar, semua mampu mencapai capaian kerja yang optimal dan meraih prestasi membanggakan. “Terutama menyangkut laporan keuangan, akuntabilitas kinerja, inovasi pelayanan publik serta keterbukaan informasi publik di seluruh pemerintahan di Kaltim,” tutup Politikus Golkar ini. (adv/hms6)