Detail Berita

Evaluasi Mendagri atas APBD 2019 Tidak Ada Catatan

Kamis, 27 Desember 2018 | Oleh: Humas DPRD Prov
Evaluasi Mendagri atas APBD 2019 Tidak Ada Catatan

APRESIASI : Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun saat serah terima hasil evaluasi Kemendagri dan bersalaman dengan Sekdaprov Kaltim Meiliana, usai rapat bersama antara Banggar DPRD Kalltim dengan TAPD Pemprov Kaltim.

SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun mengapresiasi kinerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim yang telah berjuang maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah 2019.

Disampaikan Syahrun, paska ditetapkannya APBD 2019 Kaltim beberapa waktu lalu, Banggar bersama TAPD Pemprov Kaltim melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) RI terkait dengan pemenuhan anggaran pada bidang pendidikan dan kesehatan. “Hasilnya sangat baik. Dalam APBD 2019 yang telah disusun bersama, semua terpenuhi dan tidak ada pelanggaran,” ujarnya.

Dari hasil konsultasi tersebut, tercatat fungsi pendidikan Rp 2,166 triliun atau 20,33 persen. Jumlah tersebut kata Syahrun belum memperhitungkan alokasi belanja hibah dan bantuan keuangan. “Namun secara konprehensip, total alokasi belanja pada bidang pendidikan mencapai Rp 2,266 triliun, atau 21,28 persen dari total APBD 2019. Artinya, itu sudah diatas dari standar nasional yang hanya 20 persen,” beber Politikus Golkar ini.

Sedangkan untuk belanja kesehatan lanjut Syahrun, juga telah tercatat 11,43 persen atau Rp 1,121 triliun dari total APBD 2019. “Belanja kesehatan yang target nasional 10 persen, ternyata kita bisa lebih. Itu belum memperhitungkan hibah dan bantuan keuangan,” sebut dia.

Atas dasar itu, Syahrun yang juga Ketua Banggar DPRD Kaltim memberikan apresiasi atas kerja sama yang baik antara DPRD dengan Pemprov Kaltim. “Semoga kedepannya, kita bisa lebih baik lagi dalam menyusun setiap alokasi anggaran yang ada, dengan mengedepankan kepentingan rakyat,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Meiliana yang juga selaku Ketua TAPD Pemprov Kaltim mengaku bangga dan mengapresiasi kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun APBD 2019.

“Evaluasi dari Kemendagri atas RAPBD Kaltim adalah bukti dari hasil kerja kita di daerah. Semua ini tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan kerja sama yang baik. Khususnya pemenuhan alokasi pendidikan dan kesehatan yang akhirnya bisa terpenuhi,” aku Meiliana. (adv/hms6)