Detail Berita

Priortaskan Pembangunan Pro Rakyat

Kamis, 11 Oktober 2018 | Oleh: Humas DPRD Prov
Priortaskan Pembangunan Pro Rakyat

SERIUS : Komisi III DPRD Kaltim bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim saat melakukan rapat kerja di Sekretariat DPRD Kaltim, Gedung D, Lantai III, Rabu (10/10) kemarin.

SAMARINDA. Komisi III DPRD Kaltim, Rabu (10/10) kemarin melakukan rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim. Mereka rapat dan singkronisasi program kerja untuk 2019 mendatang.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Agus Swandi menyampaikan, pihaknya tengah melakukan penyelarasan dengan mitra kerja terkait sejauh mana perogram yang akan diusulkan pada APBD 2019. “Ini kan sebentar lagi pembahasan anggaran 2019. Nah, sejauh mana mereka (PUPR, Red) mengusulakan program ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019,” ujarnya.

Saat ini menurut dia, perlu ada penyelarasan dengan program baru oleh gubernur baru. Sehingga, harus ada singkronisasi program-program atau kegiatan yang prioritas atau pro rakyat. “Karena jangan sampai terjadi kesalahan yang dapat merugikan kita bersama. Lebih baik menuntuntaskan program yang sudah ada dan belum rampung, sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat,” jelas Agus didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Anggota Komisi III DPRD Kaltim Gamalis, Safuad dan Sapto Setyo Pramono.

Penyelarasan tersebut lanjut dia dilakukan pada semua bidang. Baik dengan cipta karya, sumber daya air, maupun tata ruang, bahkan pada bidang jalan. “Sehingga, apa yang dibangun bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” sebut Politikus Gerindra ini.

Hal senada disampaikan Sapto Setyo Pramono, bahwa usulan mitra kerja Komisi III untuk 2019, lebih banyak memasukan program yang tidak memakan banyak anggaran. “Intinya pembangunan yang bisa dirasakan langsung, seperti perbaikan sejumlah jalan yang rusak, drainase, hingga pengendalian banjir. Untuk alokasi proyek MYC sudah tida ada lagi,” beber Politikus Golkar ini.

Sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernun Kaltim, Isran Noor dan Hadi mulyadi, bahwa prioritas pembangunan ke depan harus yang terkait langsung dengan masyarakat. "Realisasi anggaran kita sebisa mungkin untuk kegiatan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat," kata Sapto.

Ia pun menegaskan bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan mengawal dan memprioritaskan program usulan dari Dinas PUPR di APBD 2019. “Insya Allah, jika pembangunan itu yang dibutuhkan masyarakat, ya harus kita dorong dan perjuangkan bersama,” pungkas Sapto. (adv/hms6)