Detail Berita

Ditargetkan Rampung September

Rabu, 08 Agustus 2018 | Oleh: Humas DPRD Prov
Ditargetkan Rampung September

SAMARINDA. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi dan Pulau-pulau Terkecil di Kaltim terus dikebut, dan ditargetkan akan rampung September mendatang. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Mursidi Muslim belum lama ini.

Selaku ketua Pansus pembahas Raperda tentang Zonasi dan Pulau-pulau Terkecil. Dikatakan dia, raperda tersebut akan menjadi landasan hukum untuk penataan kawasan perairan Kaltim.

“Dari titik 0 hingga 12 mill ke arah laut, yang membentang di 7 kabupaten/kota di Kaltim antara lain Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang hingga Berau,” terang Mursidi Muslim.

Raperda tersebut akan mengatur secara teknis pembagian kawasan, yakni kawasan perairan kapal, nelayan, terumbu karang, minyak dan gas, serta alur Ship To Ship (STS) batubara. “Nantinya, dengan raperda ini akan menjadi aturan main dan kepastian hukum, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih atau sengketa di lapangan,” beber Politikus Golkar ini.

Lebih jauh, dia menjelaskan, bahwa raperda dibentuk dengan tujuan mengawal agar ruang laut di Kaltim lebih aman dan potensial dalam sumber pendapatan daerah. “Kalau di darat kita sudah kehabisan sumber daya alam, di laut jangan sampai terjadi hal yang sama,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, dalam penyusunan Raperda ini pun dikawal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. “Dari kerjsama tersebut, seluruh provinsi yang memiliki potensi kekayaan di laut dapat memiliki Perda Zonasi dan Pulau Terkecil paling lambat September mendatang,” pungkasnya. (adv/hms6)