Detail Berita

Ketua Pansus LKPJ Gubernur Cross Check Tol

Rabu, 08 Agustus 2018 | Oleh: Humas DPRD Prov
Ketua Pansus LKPJ Gubernur Cross Check Tol

Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2017 saat meninjau proyek pembangunan jalan tol, Senin (6/8).

SAMARINDA. Proyek pembangunan Jalan Tol yang menghubungkan Samarinda-Balikpapan dengan pola pembiayaan tahun jamak yang hingga Juli 2018 masih belum tuntas, menjadi tanggung jawab DPRD Kaltim sebagai wakil rakyat yang memiliki tugas pengawasan.

Hal ini khususnya Anggota Panitia Khusus LKPJ Gubernur Kaltim Tahun 2017 yang bertugas memberikan rekomendasi atas LKPJ Gubernur. Pansus ini mendapati sejumlah kondisi berat pada beberapa titik yang membutuhkan penanganan khusus untuk mempercepat penuntasan.

“Ini sekaligus berkaitan soal pembiayaan proyek jalan tol, kita sangat membutuhkan data riil dilapangan. Jika memang segmen V pada seksi I memiliki kendala maka sampaikan. Jangan ditutup-tutupi,” kata Ketua Pansus LKPJ Gubernur Sapto Setyo Pramono saat meninjau proyek jalan tol di Kilo 38 Samboja, Senin (6/8).

Sapto menjelaskan bahwa memang pada sisi jalan tol yang menjadi beban APBD Kaltim yaitu Seksi I segmen V terdapat  titik dengan kondisi berat yang memerlukan proses vacuum untuk mengatasi kondisi tanahnya. Bahkan ada titik yang dengan kedalaman sekitar 12 meter dari existing dan lokasi longsor yang juga membutuhkan penanganan baik untuk menyelesaikannya. “Dengan cuaca ekstrem seperti saat ini hingga beberapa bulan kedepan, saya pesimis jika segmen V bisa tuntas. Jikapun dikejar waktu saya tak ingin pengebutan pengerjaan membuat pekerjaan jadi kurang kualitas dan keamanannya,” kata Sapto dalam kunjungan ke lima segmen di Seksi I yang didampingi Dinas PU-PR Kaltim. Diantaranya PPTK Seksi I Segmen II Runandar, PPTK Segmen IV Husnal Yudi, PPTK Segmen I M Muhran serta Manajemen Kontruksi  Seksi I Dody Widodo.

Sehingga ia menyarankan agar jangan asal selesai namun hasilnya rentan terjadi patahan dan berakibat membahayakan keselamatan. “Jika memang pengerjaannya melalui proses vakum membutuhkan waktu hingga 14 hari kerja baru dapat mendapat kepastian hasil percobaannya, ini menghambat pansus untuk memberikan rekomendasi yang valid. Karena mendapatkan prediksi penyelesaian membutuhkan hasil uji coba dari vakum yang dilakukan,” kata Sapto saat meninjau seluruh segmen pada Seksi I didampingi anggota pansus Wakil Ketua Pansus Muspandi, Rita Artaty Barito, Ahmad Rosyidi dan Soetrisno Thoha ini.

Sapto sangat menyayangkan upaya vakum pada titik rawan justru baru dilakukan diujung masa berakhirnya proyek tahun jamak. Padahal dirinya mengakui bahwa sejak 2015 ia telah menyarankan upaya demikian dilakukan, sebab dengan kondisi sekarang diakhir masa jabatan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan peralihan Gubernur terpilih yang baru tentu menjadi masalah tersendiri. (hms5)