Detail Berita

Wujudkan Good Governance di Kaltim

Rabu, 04 Juli 2018 | Oleh: Humas DPRD Prov
Wujudkan Good Governance di Kaltim

SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim Ahmad mengatakan perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance) yakni terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN.

Menurutu dia, dalam konsep good governance maka diperlukan tata kelola yang baik. Untuk menjadi tata kelola yang baik salah satunya terkait transparasi. Ada beberapa hal yang mendasari terciptanya sistem pemerintahan yang baik, yakni partisipasi publik. “Bagaimana pemerintah mendorong kepada publik bisa menyatakan pendapatnya dalam proses penyelenggaraan pemerintah,” ujar Ahmad.

Selain itu, terkait dengan akuntabilitas dimana pemerintah selalui ingin meningkatkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintah. “Termasuk partisipasi pemerintah menciptakan timbal balik, antara masyarakat dengan pemerintah dengan memberikan informasi data,” terang dia.

Dalam konteks transparansi, Ahmad menjelaskan salah satu aspek tindakan korupsi bisa diantisipasi yakni dengan membuka semua akses informasi. “Transparansi merupakan salah satu pintu masuk bagaimana kemudian mencegah tindak pidana korupsi,” sebutnya.

Tentunya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat luas, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. “Selain itu, good governance juga diharapkan memberikan kemajuan dalam pemberantasan korupsi dan pengelolaan negara secara akuntabel,” sebut Ahmad.

Lanjut dia, masyarakat juga perlu mendukung terwujudnya pemerintahan semacam itu, karena semua merupakan proses. “Lebih tepatnya, proses menuju pemerintahan yang lebih demokratis serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya.

Selama ini sebut dia, komitmen pemerintah dalam menciptakan good governance masih dalam tataran konsep atau ide. “Terlihat ada ketidakmampuan untuk menterjemahkan hal itu dengan baik. Sebagai contoh Jawa Barat itu paling tidak bisa menjadi rujukan bagaimana akses terhadap data APBD yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat,” pungkas Ahmad. (adv/hms6)