Detail Berita

Warga Balikpapan Masih Keluhkan Persoalan yang Sama

Kamis, 22 Maret 2018 | Oleh: Humas DPRD Prov
Warga Balikpapan Masih Keluhkan Persoalan yang Sama

Teks foto: RESES DAPIL BALIKPAPAN: Paripurna penyampaian laporan hasil reses masa sidang I dari Daerah Pemilihan Balikpapan yang dibacakan oleh Gunawarman, Rabu (21/3) kemarin.

SAMARINDA – Paripurna penyampaian laporan hasil reses masa sidang I Tahun 2018 telah dilaksanakan, Rabu (21/3) kemarin. Persolan sama yang terus terulang masih menjadi momok pembangunan daerah, khususnya di Balikpapan.

Demikian disampaikan juru bicara Anggota DPRD Kaltim dari dapil Balikpapan, Gunawarman saat mebacakan laporan hasil reses. Ia mengatakan, persoalan mendasar seperti masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga air bersih menjadi keluh warga Kota Minyak.

“Tidak banyak yang berubah dari hasil reses, masih pada persoalan yang selalu kami terima ketika reses-reses sebelumnya,” kata dia.

Senada, Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Adam Sinte juga mengatakan mayoritas masyarakat kota minyak selalu mengeluhkan persoalan yang sama. “Meskipun ada beberapa usulan baru disampaikan masyarakat,” ujarnya.

Persoalan yang memang tidak bisa langsung diatasi yang menjadi keluhan Warga Balikpapan yakni terkait banjir, asuransi kesehatan BPJS, hingga infrastruktur kesehatan. “Ini yang menjadi keluhan berulang dari kebanyakan masyarakat,” sebut Adam.

Ia menjelaskan, masyarakat sebenarnya belum mengetahui betul yang mana menjadi kewenangan provinsi dan yang mana tupoksi dari kabupaten/kota. “Padahal dalam aturan, pembagian kewenangan sudah diatur,” terangnya.

Meski demikian, dalam hal ini masyarakat tidak bisa disalahkan. Karena, yang mereka ketahui bahwa yang datang melakukan serap aspirasi itu ialah anggota DPRD. “Tapi keluhan itu menjadi catatan kami di DPRD. Bisa saja kita bantu dengan pola kerja sama anggaran dengan pemerintah daerah setempat,” beber Adam.

Ia mencontohkan, ketika melaksanakan reses masyarakat meminta dibangunkan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit pratama di Balikpapan Timur. “Itu kan seharusnya menjadi kewenangan pemerintah setempat. Tapi, kita bisa saja kolaborasi anggaran melalui bantuan keuangan dari provinsi,” kata dia.

Semua aspirasi lanjut Adam, wajib bagi dewan untuk menampung. Apakah itu domainnya pemerintah kota ataupun provinsi. “Jika itu domain dari pemerintah kota, akan saya tampung dan teruskan ke Anggota DPRD Balikpapan lewat fraksi, atau langsung ke SKPD terkait,” jelas Poltikus Hanura ini.

Selain itu, persoalan tentang honorarium guru-guru yang ada di Balikpapan, terutama tenaga pengajar non PNS yang saat ini diperbantukan baik di sekolah Negeri maupun Swasta.

Dikatakan Adam, setelah kewenangan dilimpahkan ke provinsi tekait pengelolaan sekolah SMA dan SMK, penghasialan guru-guru honorer malah berkurang jauh. Bahkan, ada yang terima honor hanya Rp300 ribu prebulan, dan juga masih di bawah UMP.

“Ini harus menjadi prioritas yang mesti diselesaikan antara Pemprov dan DPRD Kaltim. Apalagi menjelang UAN, tentu harus ada kepastian kepada tenaga pendidik biar lebih fokus menghadapi persiapan UAN,” tegas Adam. (adv/hms6)