Detail Berita

Usul Nomenklatur Perusda BKS Diubah

Selasa, 20 Maret 2018 | Oleh: Humas DPRD Prov
Usul Nomenklatur Perusda BKS Diubah

SEPAKAT : Pansus pembahas Raperda tentang Perusda Pertambangan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS) terkait usulan perubahan nomenklatur berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017, Senin (19/3).

SAMARINDA – Pansus pembahas Raperda tentang Perusda Pertambangan mendorong pembahasan bukan sekedar revisi regulasi sesuai usulan KPK. Pansus getol mengusulkan agar nomenklatur perusda diubah. Hal ini disampaikan Ketua Pansus Edy Kurniawan saat rapat dengar pendapat dengan Perusda Bara Kaltim Sejahter (BKS), Senin (19/3).

Disampaikan Edy, kerja pansus sebenarnya hanya melakukan perubahan simple yakni berkaitan dengan komisi para badan pengawas.

“Kalau di perusda, badan pengawas. Tapi, kalau perseroda namanya komisaris. Pada prinsipnya, perubahan tidak terlalu krusial,” ujarnya.

Karena berdasarkan temuan BPK, kata Edy, semestinya yang harus diubah adalah pergub, bukan perda. Hal ini bertentangan dengan pendapat Biro Ekonomi Pemprov Kaltim, yang menyebutkan bahwa kesalahan ada pada perdanya.

“Akhirnya teman-teman di pansus berinisiatif bahwa perubahan di Perda Nomor 4 Tahun 2000 ini harus mengubah secara keseluruhan. Hal ini didasari PP No 54 Tahun 2017 itu bahwa, semua BUMD yang masih berbadan hukum perusda jadi perumda dan perseroda,” jelas Edy.

Lanjut dia, pansus berharap besar kepada Perusda BKS dapat memberikan sumbangsih PAD yang cukup signifikan. “Sehingga, perusda ini didorong untuk segera merubah badan hukum, dari perusda menjadi perseroda, agar harapan kita bisa terealisasi,” bebernya.

Menurut Edy, banyak keuntungan jika perusda pertambangan ini dimaksimalkan dengan baik. Dengan berubahnya badan hukum, potensi penambahan PAD dari perusda pertambangan akan lebih maksimal.

“Setelah ada kesepakatan ini, hasil rapat akan kami sampaikan dengan pihak Biro Hukum dan Biro Ekonomi Pemprov Kaltim. Semua tergantung pada kebijakan gubernur lagi nanti, semoga saja bisa disetujui,” harap Politikus PDI Perjuangan ini.

Usulan pansus pun disambut baik oleh pihak BKS. Wahyudi Manaf, selaku pimpinan direksi mengatakan, terlepas dari keinginan secara internal untuk melakukan perubahan secara subtansi terkait badan hukum. Aturan sudah jelas menyebutkan bahwa, semua BUMD atau perusda yang berorientasi pada profit oriented, maka harus berbadan hukum perseroda.

“Pesan itu sudah ada, bahwa dalam kurun waktu tiga tahun, kita harus melakukan penyesuaian. Inilah saatnya, ketika pemerintah ingin melakukan revisi perda, kenapa tidak ini disinergikan,” terang Wahyudi.

Lanjut dia, kalau berbicara dari aspek bisnis, sebenarnya dengan berbadan hukum perseroda, perusda ini bisa lebih fleksibel dalam pengembangan usaha. “Karena landasan hukumnya, ketika melakukan kerja sama usaha, pasti dengan sesama badan hukum,” sebutnya.

Sebagai salah satu perangkat daerah, perusda sangat menyambut baik jika pansus mendorong agar BKS berubah jadi perseroda dalam bentuk PT. “Selain karena desakan peraturan pemerintah, perubahan ini perlu dukungan dari anggota DPRD Kaltim,” tandasnya. (hms6)