Detail Berita

Pemerintah Diminta Atasi Akar Permasalahan

Senin, 19 Maret 2018 | Oleh: Humas DPRD Prov
Pemerintah Diminta Atasi Akar Permasalahan

SAMARINDA – Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang anak jalanan (anjal) dan gepeng oleh Pemkot Samarinda mendapat sorotan Anggota DPRD Kaltim. Pasalnya, mengatasi masalah sosial di Kota Tepian, jika hanya menerbitkan aturan tanpa adanya solusi kongkrit akan percuma.

Disampaikan Qomay-sapaan akrabnya, ia tak menyoal masalah perdanya, tapi lebih kepada efektif tidaknya langkah pemasangan plang perda tersebut untuk meminmalisir pengemis, anjal dan gepeng yang ada.

“Kehadiran anjal dan gepeng membuktikan bahwa kesejahteraan di Samarinda mengalami penurunan. Seharusya pemerintah melihat akar permasalahannya,  kenapa bisa ada pengemis, gepeng dan anjal,” terang Qomay.

Kenapa demikinan? Menurutnya, bisa jadi karena beberapa faktor, seperti minimnya lapangan pekerjaan serta adanya adany dorongan dari lingkungan. “Di sini lah pemerintah harus mengambil peran. Tidak harus langsung pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, tapi dengan mendorong faktor-faktor ekonomi yang ada, sehingga pelaku usaha dapat menyerap tenaga kerja yang saat ini sedang menganggur,” jelas Anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini.

Lanjut dia, keterbatasan lapangan pekerjaan yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi menjadi faktor yang utama mengapa banyak dari mereka memilih turun ke jalan menjadi anjal, gepeng dan pengemis.

“Seharusnya, meraka dipelihara oleh Negara atau pemerintah, seperti yang tertulis dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1. Kalau hanya sekedar diberikan sanksi tanpa adanya solusi, artinya pemerintah sudah melanggar undang-undang,” urai Wakil Rakyat dari Dapil Samarinda ini.

Niat untuk meminimalisir anjal, gepeng dan pengemis kata Qomay adalah langkah positif untuk menguraki potensi criminal jalanan. Namun sejalan dengan hal itu, pemerintah diminta untuk memberikan solusi alternative.

“Jangan sampai, kebijakan seperti ini malah menimbulkan persoalan baru. Kita mau daraeh kita maju dan lebih baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan juga harus berpihak pada kepentinga rakyat. Bukan untuk kepentinga golongan atau segelintir orang saja,” harap Qomay.

Untuk diketahui, Pemkot Samarinda telah memasang 15 plang mengenai perda anjal, gepeng dan pengemis serta poin di dalamnya. Terutama soal pemberi uang kepada anjal-gepeng akan mendapatkan sanksi. Baik anjal-gepengnya dan juga pemberi. (hms6)