Detail Berita

Perlu Inovasi Program Terukur

Senin, 12 Maret 2018 | Oleh: Humas DPRD Prov
Perlu Inovasi Program Terukur

SERAP ASPIRASI : Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung bersama warga ketika serap aspirasi masyarakat atau reses, belum lama ini.

SAMARINDA. Pertumbuhan penduduk dan dinamika perekonomian sangat berpengaruh terhadap dunia kerja khususnya berkaitan erat dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Problematika ini banyak ditemukan di sejumlah daerah, dua diantaranya Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung menuturkan berdasarkan hasil dari keluhan masyarakat meminta agar pemerintah dan perusahaan memberikan prioritas peluang pekerjaan bagi warga lokal.

"Kedua daerah tersebut, memang memiliki banyak sumber daya alam sehingga banyak berdiri perusahaan baik skala lokal, nasional bahkan internasional. Sejatinya, kehadiran perusahaan harus memberikan manfaat bagi penduduk sekitar," kata Henry ketika melakukan reses di Bontang dan Kirim, belum lama ini.

Ia mencontohkan, di Bontang tingkat pencari kerja masih cukup tinggi. Berdasarkan data  di 2016 - awal Tahun 2017, pencaker mencapai 8.088 orang, sedangkan yang terserap kerja hanya 1.223 orang.

Hal serupa juga terlihat di Kutim, Data BPS Kutim untuk awal 2016 jumlah pengangguran mencapai 6.998 orang, sedangkan pencari kerja, 2.052 orang. Ironisnya, 747 orang diantaranya pengangguran dengan status pendidikan sarjana.

"Warga Desa Singa Gembara, Kutim misalnya, minta tenaga kerja lokal agar diprioritaskan untuk penerimaan karyawan baru perusahaan. Ini merupakan permintaan yang wajar dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah," ujarnya.

Guna mengatasi persoalan tersebut, sudah seharusnya pemerintah baik provinsi maupun kabupaten / kota membuat inovasi program terukur baik sifatnya jangka pendek dan menengah, maupun jangka panjang.

Inovasi program dimaksud, menurut Politikus Partai Gerindra ini yakni  dengan memperketat regulasi penerimaan karyawan diseluruh perusahaan sehingga porsi untuk warga lokal bisa maksimal.

"Intinya, bagaimana terciptanya keseimbangan antara peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetisi sehingga tercipta kader daerah yang memiliki skill dan kemampuan saya saing, dengan kebijakan pemerintah yang pro warga lokal," harapnya.

Henry menambahkan, selain persoalan pencari kerja, masyarakat juga mengeluhkan sejumlah persoalan lain seperti di Kecamatan Bengalon, Kutim meminta  perbaikan jalan provinsi dan jalan penghubung antara desa  yang kondisinya  rusak parah sehingga sangat membahayakan para pengguna jalan.

Akibat, rusaknya jalan masyarakat sangat menderita dan mengalami banyak kesulitan baik untuk aktifitas seperti pergi ke sekolah, berobat  maupun kaitannya dengan sulitnya mendistribusikan hasil panen. "Warga sangat berharap masalah jalan mampu segera diselesaikan pemerintah karena sedang sejak lama warga cukup menderita," pungkasnya. (adv/hms4).