Detail Berita

Butuh Banyak Lapangan Pekerjaan

Senin, 11 Desember 2017 | Oleh: Humas DPRD Prov
Butuh Banyak Lapangan Pekerjaan

RESES: Anggota DPRD Kaltim Rusman Ya’qub bersama masyarakat ketika melakukan jaring aspirasi masyarakat di Kota Samarinda.

SAMARINDA. Persoalan lesunya ekonomi secara global yang juga merimbas pula hingga ke Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda dalam beberapa tahun terakhir, melahirkan banyak pengangguran termasuk didalamnya para pencari kerja yang baru lulus menempuh pendidikan.

 

Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan, khususnya yang non skill, guna meningkatan daya serap tenaga kerja lokal dalam kaitan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut di sampaikan Anggota DPRD Kaltim Rusman Ya’qub ketika menjelaskan hasil jaring aspirasi masyarakat atau reses di Kecamantan Sambutan, Sungai Kunjang, dan Samarinda Utara, pada 4 - 9 Desember 2017.

Ia mengatakan, kebutuhan lapangan pekerjaan merupakan salah satu persoalan utama warga di perkotaan. Pasalnya, berkaitan erat dengan stabilitas perekonomian dalam arti luas yang salah satu indikatornya grafik daya beli masyarakat.

Guna mengatasi persoalan tersebut pemerintah, sebut Rusman, harus melakukan program padat karya yang intinya menciptakan sejumlah program pembangunan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang bersinergi dengan program di seluruh pemerintah kabupaten/kota termasuk pihak swasta.

“Bagaimanapun pemerintah hendaknya memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menciptakan kegiatan usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, disamping memberikan promosi dan berbagai kemudahan dalam berinvestasi sehingga akan banyak mengundang investor,” kata Rusman.

Selain persoalan tersebut, masyarakat Samarinda juga masih mengeluhkan persoalan fasilitas kesehatan, seperti kurangnya sosialisasi pemerintah terkait bagaimana mengajukan permohonan keanggotaan BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Pasca dihentikannya Jamkesda oleh pemerintah daerah, otomatis tidak sedikit warga yang tidak memiliki kartu berobat sehingga warga terpaksa harus membayar apabila ingin mendapatkan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di dokter praktek,” ujarnya.

Tidak hanya itu, E-KTP juga disoal sebab warga sudah melakukan serangkaian mekanisme sebagai wujud memenuhi persyaratan pembuatan akan tetapi hingga sekarang belum juga mendapat E-KTP.

Politikus PPP ini menyebutkan, sejumlah warga Kota Tepian juga menyoroti kontroversi rencana membangun Mesjid Al Faruq di areal eks Lapangan Kinibalu Samarinda. Warga meminta pemerintah untuk mengurungkan niatnya dan tetap mempertahankan lokasi tersebut sebagai areal publik.

Selain itu, warga juga mengeluhkan sejumlah persoalan diantaranya, penurunan kualitas infrastruktur sarana publik, seperti banyak jalan lingkungan yang sudah mulai turun kualitasnya. Mulai banyaknya lagi pungutan di sekolah - sekolah negeri hingga persoalan klasik seperti banjir dan kemacetan.

Pihaknya, meminta Pemkot Samarinda untuk memperhatikan dan segera melakukan perbaikan sejumlah jalan lingkungan yang mengalami penurunan kualitas baik berlubang, maupun yang rusak. “Intinya dari semua persoalan ini tentu akan disampaikan ke berbagai pihak terkait sebagai tindaklanjut aspirasi masyarakat Samarinda dan diharapkan segera mendapat tindaklanjut sesegera mungkin,” harapnya. (hms4)