Detail Berita

Warga Perlu Langkah Nyata Pemerintah

Senin, 11 Desember 2017 | Oleh: Humas DPRD Prov
Warga Perlu Langkah Nyata Pemerintah

BERBAGI: Anggota DPRD Kaltim Gunawarman memberikan bantuan sembako kepada sejumlah warga di salah satu kecamatan di Balikpapan, dalam rangkaian kegiatan jaring aspirasi masyarakat atau reses.

SAMARINDA. Masyarakat Kota Balikapapan mengeluhkan sejumlah persoalan yang membutuhkan langkah nyata pemerintah. Diantaranya, tentang penataan wilayah pemukiman, E-KTP, transparansi prosedur Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga permasalahan banjir.

Sejumlah persoalan tersebut terungkap ketika Anggota DPRD Kaltim Gunawarman  melakukan hasil serap aspirasi masyarakat atau reses di beberapa kecamatan di Kota Balikpapan, pada 4 - 9 Desember 2017.

Menurutnya, belum ada solusi yang jelas dari Pemerintah Kota Balikpapan terkait penataan pemukiman di kawasan pesisir pantai, terutama sejumlah rumah yang berada di atas tanah negara seperti dialami warga Kelurahan Kelandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan.

“Warga yang tinggal di sana sudah cukup lama dan tidak menginginkan pindah akan tetapi warga meminta pemerintah melakukan penataan agar menjadi layak dan menciptakan lingkungan yang sehat dan aman,” sebut Gunawarman.

Selain itu, banyak warga Balikpapan yang sudah merekam E-KTP, akan tetapi sampai sekarang belum menerima E-KTP. Hal itu diperparah dengan tidak ada penjelasan yang pasti dari pemerintah mengenai kejelasan waktu pengambilan.

Tidak transparannya prosedur untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga menjadi bagian keluhan warga, sehingga sampai sekarang masih banyak anak yang tergolong miskin dan kurang mampu yang belum mendapatkan subsidi pendidikan.

“Padahal pendidikan merupakan hak setiap orang, itu merupakan amanat undang-udang. Jangan sampai hanya karena tidak mampu lalu kemudian haknya untuk mendapatkan pendidikan harus direnggut karena sejatinya mereka adalah generasi penerus bangsa ini,” ujarnya.

Politikus PKS ini menyebutkan, masalah BPJS kesehatan juga dikeluhkan, yakni beratnya mengaktifkan kembali Kartu Keanggotaan BPJS yang telah mati karena harus ditambah dengan beban denda.

“Kebanyakan yang tidak mampu membayar iuran bulanan keanggotaan BPJS adalah rakyat miskin, apalagi diharuskan membayar denda. Untuk makan sehari-hari saja mereka pas-pasan bagaimana bisa bayar iuran,” tegasnya.

Ia menambahkan, terkait banjir warga menyoal minimnya bantuan keuangan dari provinsi terkait penanggulangan banjir di Balikpapan, khususnya di jalan provinsi. Selain itu, warga menilai pemerintah tidak transparan dalam pendistribusian sertifikasi tanah gratis, padahal seharusnya terdistribusi secara adil di seluruh kecamatan dan kelurahan. (hms4)