Detail Berita

Komisi I Usulkan Permasalahan Diselesaikan Antar Perusahaan

Jum'at, 10 November 2017 | Oleh: Humas DPRD Prov
Komisi I Usulkan Permasalahan Diselesaikan Antar Perusahaan

SOLUSI: Komisi I DPRD Kaltim saat rapat dengar pendapat dengan PT MHU, PT MKI , Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan serta Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim, Kamis (9/11), di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar – Karangpaci.

SAMARINDA. Komisi I DPRD Kaltim mendorong dan mengusulkan dilaksanakannya penyelesaian kerjasama untuk penggunaan jalan tambang (hauling) bersama antar perusahaan, yakni PT Multi Harapan Utama (MHU) dan PT Mahaguna Karya Indonesia (MKI) dengan  PT Karya Putra Borneo (KPB).

Usulan tersebut  disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kaltim Zain Taufik Nurrohman dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Kaltim dengan PT MHU, PT MKI , Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan serta Dinas Pertambangan dan Energi  Provinsi Kaltim, Kamis (9/11), di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar – Karangpaci.

Rapat tersebut digelar menyusul adanya permasalahan antar perusahaan pertambangan. Yakni dilakukannya penutupan portal jalan hauling oleh PT MKI yang merupakan rekanan perusahaan PT MHU. Yang mana jalan hauling tersebut juga digunakan oleh PT KPB dengan adanya ikatan perjanjian. Akibat menutupan portal, PT KPB kini tidak bisa menggunakan jalan hauling tersebut.

“Jika kita melihat duduk permasalahannya, ini adalah masalah bisnis. Untuk itu kami mengusulkan agar kedua belah pihak, PT MKI dan PT MHU dengan PT KPB untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini,” kata Zain didampingi Anggota Komisi I Jahidin, Josef dan Safuad. Hadir pula dalam pertemuan tersebut Anggota DPRD Andi Harun.

Jika dalam proses penyelesaian oleh kedua pihak tidak terjadi kesepakatan, sambung Politikus PAN ini, maka bisa ditempuh melalui jalur hukum. “Atau ada kemungkinan kita akan melakukan pertemuan kembali, memanggil kembali  PT KPB yang saat ini tidak bisa hadir guna segera menghasilkan titik temu,”ucapnya.

Mengakhiri, Zain mengimbau agar dalam kegiatan pengamanan di lapangan, perusahaan tidak menggunakan organisasi masyarakat. Pasalnya hal tersebut rentan terhadap konflik sosial, dan sesuai aturan hukum untuk kegiatan pengamanan hendaknya diserahkan kepada pihak Polri selaku penegak hukum. (hms3).