Detail Berita

Warga Bakungan Adukan Penyerobotan Lahan

Rabu, 01 November 2017 | Oleh: Humas DPRD Prov
Warga Bakungan Adukan Penyerobotan Lahan

MENGADU : Warga Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara mengadu ke Komisi I DPRD Kaltim terkait sengketa lahan dengan PT Multi Harapan Utama (MHU).

SAMARINDA. Puluhan warga Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kukar mengadukan penyerobotan lahan perkebunan yang dilakukan oleh PT Multi Harapan Utama (MHU), pada rapat dengan pendapat Komisi I DPRD Kaltim dengan Dinas Kehutanan Kaltim dan lainnya, Senin (30/10).

Perwakilan warga Bakungan, Kamaliah mengatakan mereka sudah mendiami daerah tersebut sejak 1988, bahkan pada 1990 warga sudah memiliki sertifikat hak milik. Persoalan kemudian timbul ketika perusahaan datang dan langsung melakukan perampasan lahan.

“Permasalahan ini sudah berlangsung empat bulan terakhir, akibatnya warga kehilangan mata pencaharian dikarenakan lahan dengan total raturan hektare tersebut merupakan perkebunan karet dan buah,” sebutnya.

Pihaknya, sudah melakukan berbagai cara mulai dari melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dan meminta pihak perusahaan untuk melakukan musyawarah, akan tetapi hingga saat ini belum membuahkan hasil.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Zain Taufiq Nurrohman mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada pihak perusahaan secara tertulis. Salah satunya, meminta penghentian sementara kegiatan di lahan yang menjadi sengketa sampai persoalan selesai. Selain itu, Komisi I akan mengumpulkan informasi baik dari warga, perusahaan maupun instansi terkait sebelum mengambil kesimpulan akhir.

Tidak hanya itu, Zain juga mengaku kecewa atas ketidakhadiran pihak PT MHU selaku perusahaan yang dianggap melakukan perampasan lahan pada rapat hari itu. Dirinya pun meminta, perusahaan untuk hadir pada pertemuan selanjutnya pada pertengahan November 2017.

“PT MHU mengirim surat, yang intinya tak bisa menghadiri undangan rapat dikarenakan pihak direksi keluar daerah. Padahal, kehadiran perusahaan sangatlah penting bagi Komisi I dalam rangka melihat informasi yang berimbang,” ucap Zain didampingi sejumlah Anggota Komisi I DPRD Kaltim seperti Jahidin, Ahmad, Safuad, dan Sokhip, serta hadir pula Anggota Komisi III DPRD Kaltim Baharuddin Demmu.

Hadir dalam rapat itu, Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengaku prihatin terhadap kejadian ini, dan pihaknya segera akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim.

Koordinasi tersebut kata Wahyu, untuk membuat kronologis tertulis yang dilengkapi data dan informasi terkait penguasaan lahan warga maupun perusahaan. “Sertifikat warga dan IPPKH akan dikumpulkan untuk melihat titik koordinat dan lainnya,” sebut Wahyu.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin mengatakan pihaknya berupaya agar persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan begitu semua pihak merasa tidak ada yang dirugikan. “Meja hijau adalah jalan terakhir kalau memang menemui jalan buntu,” ujar Jahidin.

Menurutnya, perusahaan diduga telah melakukan kesalahan sejak kedatangannya ke Desa Bakungan. Kesalahan tersebut karena tidak adanya komunikasi dengan penduduk sekitar dan langsung melakukan Land Clearing yakni proses pembersihan lahan sebelum aktivitas penambangan dimulai.

Senada, Anggota Komisi III DPRD Kaltim Bahruddin Demmu mengaku kecewa dengan sikap PT MHU yang tak memperhatikan keluhan dan persoalan yang melibatkan masyarakat sekitar. Bahkan kabarnya, perusahaan bermaksud membenturkan warga dengan aparat kemanan demi memuluskan kegiatannya di lapangan.

Seharusnya, kehadiran perusahaan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat bukan sebaliknya. Idealnya, perusahaan tak boleh melakukan land clearing sebelum persoalan dengan masyarakat selesai karena yang dirugikan pasti masyarakat.

“Kasihan warga, musibah ini seakan tak ada pembelaan dari negara. Jadi saya meminta agar dimasukan ke notulen rapat hari ini, agar PT MHU segera menghentikan kegiatan land clearing hingga persoalan ini selesai,” sebutnya. (hms4)