Detail Berita

Rapat Finalisasi Raperda Disabilitas

Rabu, 01 November 2017 | Oleh: Humas DPRD Prov
Rapat Finalisasi Raperda Disabilitas

SATUKAN VISI : RDP antara Komisi IV DPRD Kaltim dengan instansi terkait serta Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim, dalam rangka percepatan pembahasan Raperda Disabilitas, Senin (31/10).

SAMARINDA. Guna percepat pengasahan Raperda Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Kaltim. Komisi IV DPRD Kaltim, kembali melakukan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja dalam hal ini Biro Hukum dan Dinsos Kaltim, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) serta Dosen Fakultas Hukum Unmul Samarinda, di Ruang Rapat, Gedung E, Senin (30/10) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa urgensi dalam draf sempat dibahas bersama. Seperti subtansi penting yang tertuang dalam setiap pasal harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

“Sebelumnya hanya ada 8 poin yang tertuang dalam draf. Setelah kita lakukan pembahasan bersama, akhirnya ditambah menjadi 20 poin, hal itu untuk mengakomodir segala kebutuhan penyandang disabilitas. Khususnya bagi anak dan perempuan penyandang disabilitas,” beber Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub usai memimpin rapat.

Adapun pembahasan dengan instansi terkait, Politikus PPP ini menganggap perlu adanya penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan para penyandang disabilitas. “Aturan yang ada dalam draf harus singkron dan kebutuhan penyadang disabilitas. Jangan sampai, nantinya ada aturan yang malah mempersulit mereka,” bebernya.

Khsusnya aturan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Aturan menyebutkan, pemerintah dalam hal ini gubernur mewajibkan OPD dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau tenaga kerja.

“Artinya, pemerintah melalui instansi terkait harus benar-benar melakukan pengawasan dan pelaksanaan perda ini. Karna ini sifatnya wajib, tantu akan ada sanksi yang diberlakukan ketiak aturan tida dijalankan,” terang Rusman.

Lanjut dia, pihaknya menargetkan November raperda tersebut sudah bisa disahkan setelah melakukan koordinasi dengan Kemendagri. “Targetnya akhir bulan ini,  Insya Allah kalau tidak ada halangan perda ini sudah bisa diberlakukan,” sebutnya.

Rusman yang juga merupakan ketua dari tim pembahas raperda ini menyebutkan, sasaran dari Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut adalah agar terciptanya kepastian hukum dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas yang berkeadilan, transparan dan non diskriminatif.

“Kami ingin dari raperda ini dapat memberikan jaminan dan kepastian dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga penyandang disabilitas dapat hidup bersama tanpa adanya diskrimanasi,” sebutnya. (hms6)