Detail Berita

Kaltim Wajib Mandiri Soal Produksi Sapi

Senin, 09 Oktober 2017 | Oleh: Humas DPRD Prov
Kaltim Wajib Mandiri  Soal Produksi Sapi

YOGYAKARTA. Guna mencari refrensi dan sharing terkait regulasi peningkatan produksi sapi lokal daerah, Komisi II DPRD Kaltim melakukan kunjungan ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (6/10).Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan mengatakan, sudah saatnya mengurangi ketergantungan dari daerah lain dalam hal memenuhi kebutuhan daging sapi di Kaltim. Kaltim wajib mandiri soal produksi sapi. Menurut Edy, kebutuhan daging sapi di Kaltim terbilang cukup tinggi. Dalam memenuhi kebutuhan itu, pemerintah terpaksa mengekspor sapi dari luar daerah seperti Sulawesi dan Yogyakarta. Kondisi ini dikarenakan produksi sapi lokal masih jauh dari maksimal. “Sejauh ini, pola pengembangan sapi di Kaltim masih bersifat parsial, hanya segelintir orang yang melakukan pengembangbiakan dan hasilnya tidak banyak. Pola ini yang sudah seharusnya dirubah,” ucap Edy disela-sela rapat yang dihadiri Anggota Komisi II lainnya seperti Sutrisno Toha, Ali Hamdi, Andika Hasan, Mursidi Muslim, Ahmad Rasyidi dan Ismail. Politikus PDI Perjuangan ini juga mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan bantuan untuk penggemukan dan juga produksi sapi yang disebar di sejumlah kabupaten/kota di Kaltim awal 2017 lalu. Kendati demikian, belum adanya program yang diatur dalam perangkat hukum membuat mimpi memenuhi kebutuhan sapi semakin sulit. Karena itu lanjut Edy, melauli kunjungan kerja ke DPRD Yogyakarta, pihaknya akan mempercepat penyelesaian rancangan peraturan daerah tentang Perkebunan Berkelanjutan dan Peternakan Pemotongan Hewan dan Perlindungan Sapi Betina. “Selain lebih dulu memiliki peraturan daerah tentang perlindungan sapi betina, Yogyakarta juga merupakan salah satu daerah yang menyuplai sapi ke sejumlah daerah di Indonesia, sehingga perlu kami utuk menggali informasi,” sebut Edy pada pertemuan yang dihadiri Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung itu. Ia menambahkan, selama ini tidak kurang dari 80 persen kebutuhan sapi didatangkan dari luar. “Melalui raperda ini, diharapkan kedepannya Kaltim tidak hanya mampu menanggulanginya sapi lokal saja melainkan mampu menjadi daerah penyumbang kebutuhan sapi secara nasional,” tutup Edy. (Hms)