Detail Berita

Rekomendasikan Bentuk Pansus

Kamis, 10 Agustus 2017 | Oleh: Humas DPRD Prov
Rekomendasikan Bentuk Pansus

Juru Bicara Fraksi PDI-Perjuangan Eddy Sunardi Darmawan saat membacakan tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasif DPRD Kaltim Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim, pada Rapat Paripurna ke – XXII DPRD Kaltim, Rabu (9/8).

SAMARINDA. Fraksi Partai PDI-Perjuangan merekomendasikan agar dibentuk pansus yang nantinya bertugas membahas dan menyelesaikan Raperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Hal tersebut disampaikan Juru bicara Fraksi PDIP Eddy Sunardi Darmawan menuturkan raperda ini nantinya akan menata hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga.

“Pemerintah menyampaikan bahwa penentuan besaran angka terkait hak keuangan DPRD Kaltim dalam Peraturan Gubernur Kaltim ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Fraksi PDIP sepaham atas hal ini,” ujar Eddy pada Rapat Paripurna ke -XXII DPRD Kaltim, Kamis (9/8).

Menurutnya,  penentuan angka akhir yang ditemukan bukanlah persoalan. Persoalannya adalah proses perhitungan yang dapat diikuti, diketahui, dimengerti dan dipahami anggota DPRD untuk menentukan angka akhir terkait komponen-komponen hak keuangan DPRD yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kaltim.

Ia  menambahkan, Fraksi PDIP juga meminta Pemprov Kaltim agar senantiasa menyampaikan mengenai dasar aturan untuk penentuan angka, metode dan teknik survei, dan data-data hasil survei terkait proses perhitungan angka akhir terkait hak keuangan DPRD yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Kaltim.

“Meminta kepada Pansus DPRD Kaltim dan Biro Hukum Kaltim untuk menyelesaikan raperda tepat waktu dengan Batas akhir hingga persetujuan raperda sesuai jadwal Bamus,  yakni Selasa, (15/8),” harapnya

Senada, Juru bicara Fraksi Demokrat Yahya Anja mengatakan dalam pendapat gubernur juga telah disampaikan bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 telah diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri maupun Perkada. 

Pihaknya, sependapat bahwa dalam pembuatan raperda perlu melihat dan berpedoman terhadap peraturan yang lebih tinggi. “Akan segera dilakukan penyempurnaan agar muatan dan materi raperda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi,” sebut Yahya.

Ia menambahkan, dengan disahkannya raperda tersebut dapat membuat DPRD Kaltim dapat bekerja lebih efektif dan efisien ditengah-tengah kondisi perekonomian yang terjadi sekarang ini. Sehingga pembangunan di Kaltim mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. (hms4)