Detail Berita

Tingkatkan Kinerja, Dewan Butuh Perda Administratif

Kamis, 10 Agustus 2017 | Oleh: Humas DPRD Prov
Tingkatkan Kinerja, Dewan Butuh Perda Administratif

Juru Bicara Fraksi Golkar Rita Artaty Barito saat membacakan tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasif DPRD Kaltim Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim, pada Rapat Paripurna ke – XXII DPRD Kaltim, Rabu (9/8).

SAMARINDA. Disampaikannya tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Kaltim terkait raperda inisiatif yang diajukan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang Raperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim merupakan progress yang perlu diapresiasi. Sebab melalui perda yang akan ditetapkan ini diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD dalam mengemban amanah yang diberikan Masyarakat Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Golkar Rita Artati Barito dalam penyampaian tanggapan Fraksi Golkar tentang Raperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-XXII DPRD Kaltim, Rabu (9/8) di Gedung Utama DPRD Kaltim.

Dalam tanggapannya, Fraksi Golkar juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan gubernur untuk menyampaikan pendapatnya terhadap raperda inisiatif yang diajukan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tersebut. Raperda Inisiatif ini disampaikan DPRD Kaltim untuk mengganti peraturan daerah sebelumnya yakni Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

“Penyesuaian tersebut dalam rangka menyesuaikan ketentuan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 yang baru terbit  30 Mei 2017 yang lalu,”  tutur Rita.

Sementara itu, Fraksi PPP-NASDEM dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam tanggapannya senada mengusulkan agar pembahasan dan penyusunan raperda ini dapat dilakukan secara lebih mendalam dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

“Dengan pembahasan mendalam diharapkan raperda ini benar-benar memenuhi kaidah-kaidah hukum dalam penyusunan produk hukum daerah dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” kata Saefuddin Zuhri juru bicara Fraksi PPP-NASDEM.

Begitu pula Fraksi PAN  berpandangan selaras dengan gubernur bahwa teknik penyusunan, legal drafting dan  materi muatan raperda perlu penyempurnaan, sehingga fraksi ini meminta agar raperda digodok Pansus.

“Agar dapat bekerja secara komprehensif dengan tetap berpedoman pada aturan yang ada  sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata juru bicara Fraksi PAN Muspandi. (hms5)