Detail Berita

Sependapat dengan Masukan Pemerintah

Kamis, 10 Agustus 2017 | Oleh: Humas DPRD Prov
Sependapat dengan Masukan Pemerintah

Juru Bicara Fraksi PKS Zaenal Haq saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasif DPRD Kaltim Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim, pada Rapat Paripurna ke – XXII DPRD Kaltim, Rabu (9/8).

SAMARINDA. Menanggapi usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kaltim tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur, baik Fraksi PKS maupun Fraksi PKB secara umum menyatakan sependapat dan menyambut baik raperda tersebut.

Seperti yang disampaikan juru bicara Fraksi PKS Zaenal Haq, bahwa mekanisme pengembalian aset seperti kendaraan dinas jabatan diatur dalam peraturan menteri. “Menurut pendapat Fraksi PKS, mekanisme itu bisa disesuaikan tanpa harus menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN),” ujarnya.

Selain itu, seluruh ketentuan lainnya yang menjadi amanat Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 harus diatur melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). “Maka sesuai Pasal 29 dari Peraturan Pemerintah ini yang menyatakan bahwa pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, perda dan perkada yang berkaitan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya paling lambat tiga bulan terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan,” sebut Zaenal.

Lanjut dia, Fraksi PKS sependapat dengan seluruh masukan dan koreksi serta saran dari Pemprov Kaltim terkait beberapa penambahan dan penyempurnaan terhadap legal drafting, teknik penyusunan dan materi muatan dari Raperda.

Hal senada disampaikan juru bicara Fraksi PKB Selamet Ariwibowo, bahwa segala bentuk aturan dari turunan peraturan pemerintah tersebut harus diatur dalam perkada atau Peraturan Gubernur (Pergub).

“Seperti Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, standar kebutuhan minimal rumah tangga, besaran kompensasi kelompok atau tim ahli alat kelengakapan DPRD, besaran kompensasi tenaga ahli fraksi,” bebernya.

Adapun perubahan baik penambahan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kaltim yang tengah dibuat, Fraksi PKB akan menyetujui. (hms6)