Detail Berita

Diskominfo Butuh Rp 29 M

Jum'at, 09 September 2016 | Oleh: Humas DPRD Prov
Diskominfo Butuh Rp 29 M

KOORDINASI: Rapat kerja Komisi I DPRD Kaltim dengan Diskominfo terkait alokasi anggaran yang diusulkan di APBD 2017.

SAMARINDA - Untuk melaksanakan kegiatan pada 2017, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim membutuhkan anggaran Rp 29,224 miliar.

Hal tersebut disampaikan Kadiskominfo Kaltim Abdullah Sani pada rapat dengan Komisi I DPRD Kaltim, Komisi Informasi Provinsi Kaltim, dan Komisi Penyiaran Daerah Kaltim, Kamis (8/9).


Menurut Sani, anggaran tersebut terbagi dalam beberapa jenis kegiatan. Antara lain kegiatan operasional Rp 9,724 miliar, cyber province Rp7 miliar, pembangunan tiga menara Rp 6,5miliar, LPSE Rp 3 miliar, dan KIP Rp 3 miliar.


“Kami berharap usulan tersebut dapat diakomodasi atau paling tidak, tak terlampau jauh. Mengingat seluruh kegiatan yang diajukan bersifat rasional, dan benar-benar dibutuhkan dalam rangka memperluas pelayanan informasi masyarakat,” tutur Sani pada rapat yang juga dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi (KIP) Provinsi Kaltim Imron Rosyadi, Ketua Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Kaltim Jepri, dan lainnya.


Sani mencontohkan, seperti cyber province merupakan transformasi pelayanan yang berorientasi pelanggan dengan berbasis pada proses bisnis, informasi dan pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah provinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien, dan efektif.


Sementara itu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sendiri adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. “Semuanya, berbasis IT dalam rangka menciptakan kemudahan dan sebagai langkah keterbukaan informasi,” kata Sani.


Seperti diketahui, LPSE ialah suatu sistem yang dibentuk untuk menciptakan nilai-nilai good governance dalam suatu layanan pengadaan barang dan atau jasa yang dilindungi oleh APENDO (aplikasi pengaman dokumen) dari Badan inteligen negara (BIN). LPSE sebagai system tentu dirancang sedemikian rupa agar mengurangi kontak antara panitia pengadaan dan rekanan yang dimungkinkan akan terjadi korupsi. Selain itu juga supaya proses pengadaan lebih transparan dan akuntabel.


Menanggapi hal itu Ketua Komisi I DPRD Kaltim Josep mengatakan pihaknya mendukung penuh sejumlah program kegiatan yang diajukan oleh Diskominfo Kaltim pada 2017, sebagai upaya transformasi teknologi informasi juga transparansi.


Terlebih salah satu programnya yakni pembangunan tiga menara di Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara dan Berau, akan membuka akses komunikasi dan informasi sebagaimana yang diharapkan masyarakat.


“Di Tabang dan Pulau Terluar selama ini tidak ada sarana komunikasi dan informasi sehingga dengan hadirnya menara diharapkan akan menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat khususnya para nelayan,” tutur Josep didampingi Sekretaris Jahidin, dan dihadiri Yakob Manika, Siti Qomariah, dan Rusianto.


Kendati demikian, pihaknya juga menyampaikan kondisi perekonomian Kaltim pada posisi yang kurang baik yang berimbas kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Sehingga kemungkinan besar seluruh SKPD juga ikut terkena dampaknya. “Kami akan perjuangkan walaupun nantinya pasti ada rasionalisasi dari anggaran yang diusulkan,” tegas Josep.(hms4-hms8)

SelengkapnyaBerita Terkait

alt text

Optimalkan Aset Daerah

Senin, 19 Desember 2016
alt text

Kaltim Perlu UPTD Pelayanan Publik

Senin, 19 Desember 2016
alt text

DAK 2017 Diarahkan ke Perbatasan

Senin, 19 Desember 2016
alt text

Pusat Dukung Perda Disabilitas

Senin, 19 Desember 2016
alt text

Anggaran Minim Pengaruhi Pelayanan

Senin, 19 Desember 2016
alt text

Swasembada Daging Perlu Insentif

Senin, 05 Desember 2016