Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Profil

Pasal 45

(1) Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD

(2) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang

(3) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi

(4) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah satu komisi DPRD yang terbanyak

(5) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing Fraksi

(6) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD

(7) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Legislasi Daerah bukan anggota.

(8) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 1/2 ( dua setengah) tahun.

(9) Masa keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran

(10) Badan Legislasi Daerah mempunyai tugas :

a. Menyusun rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;

b. KOordinasi untuk menyusun Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

c. Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

d. Melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;

e. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau diluar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Legislasi Daerah;

f. Mengikuti perkembangn dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;

h. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya

(11) Badam Legislasi Daerah berwenang melakukan penelitian, pengkoordinasian dengan lembaga dan/atau instansi terkait dalam hal kegiatan penelitian guna mencari bahan kajian dan telah kelengkapan materi RAPERDA atau Perubahan PERDA

(12) Kegitan Badan Legislasi Daerah didukung oleh fasilitas biaya penunjang dan hak keuangan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD dan anggaran biaya dibebankan pada APBD

 

(AR)

 

SelengkapnyaSambutan

Inilah  beranda   depan  dimana   informasi  kedewanan terekspose  keluar. Maksud  melakukan ekspose  ini  bukan tidak  lain adalah satu bentuk  upaya  mengenalkan  kepada  masyarakat  luas   dewan  adalah lembaga  repesentasi dari   masyarakat.

SelengkapnyaAgenda