Badan Kehormatan

Profil

Pasal 50

(1) Badan Kehomatan adalah Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk untuk melaksanakan dan yagn menegakkan Kode Etik DPRD serta ditetapkan dengan keputusan DPRD

(2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan :

a. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 55 orang maka jumlah keanggotaan  Badan Kehormatan sebanyak 5 (lima) orang;

b. Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikannya;

c. Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat DPRD.

 

(3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

(4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan dari usul dari masing-masing Fraksi dan ditetapkan dengan keputusan DPRD

(5) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan tiap-tiap Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) calon Badan Kehormatan

(6) Tata cara pemilihan anggota Badan Kehormatan diatur lebih lanjut melalui usulan Fraksi

(7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali

(8) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Skretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretais DPRD

 

 

Pasal 51

(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :

a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;

b. Meneliti dugaan pelanggan yang dilakukan oleh Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik serta sumpah/janji;

c. Melakukan penyidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna DPRD.

 

(2) Dalam melaksankan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

(3) Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang :

a. Memanggil anggota DPRD yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan;

b. Meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;

c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD;

d. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, Masyarakat dan/atau Pemilih.

 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, vrifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

 

 

Pasal 52

(1) Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah :

a. Pengaduan/pelaporan tentang adanya dugaan pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;

b. Pengaduan/pelaporan sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;

c. Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan pelapor kepada Badan Kehormatan untuk ditindak lanjuti paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima;

d. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan/pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.

(2) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/pelaporan

a. Badan Kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/pelaporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan kepada pelapor, saksi, teradu dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain;

b. Badan Kehormatan memuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan;

c. Badan Kehormatan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Paripurna DPRD;

d. Rapat Paripurna DPRD dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kesimpulan huruf d diterima oleh Pimpinan

 

(3) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasian pelapor

(4) Apabila anggota Badan Kehormatan tidak menjalankan kerahasiaan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau membocorkan kerahasian yang dilaporkan oleh pelapor, maka diberikan sanksi berupa kode etik

 

 

Pasal 53

(1) Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2)

(2) Badan Kehormatan melaporkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pada Rapat Paripurna DPRD

(3) Dalam hal jenis sanksi yang ditetapkan Badan Kehormatan berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, setelah dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada pimpinan partai politik yana bersangkutan

(4) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya keputusan Badan Kehormatan, pimpinan partai yang bersangkutan tidak menyampaikan keputusan pemberhentiannya, Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan kepada Menterti Dalam Negeri melalui Gubernur

(5) Badan Kehormatan DPRD menetapkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar kode etik, berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi oleh Badan kehormatan

(6) Sanksi yang diberikan dapat berupa :

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis;

c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

d. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan kepada pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan secara tertulis

(8) Sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

(9) Peresmian pemberhentian anggota DPRD ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri

 

 

 (FM)

                      

                         

                                                                                                                                  

SelengkapnyaSambutan

Inilah  beranda   depan  dimana   informasi  kedewanan terekspose  keluar. Maksud  melakukan ekspose  ini  bukan tidak  lain adalah satu bentuk  upaya  mengenalkan  kepada  masyarakat  luas   dewan  adalah lembaga  repesentasi dari   masyarakat.

SelengkapnyaAgenda